Blog

Desa digital adalah sebuah konsep pembangunan desa yang mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan desa. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital desa menjadi penting karena perkembangan teknologi yang cepat yang memungkinkan desa untuk mengakses berbagai informasi dan layanan yang sebelumnya tidak tersedia. Namun, untuk mencapai status desa digital, perlu adanya dukungan dari pemerintah, masyarakat, serta perangkat desa yang berperan dalam transformasi digital desa. Artikel ini akan mengulas tentang proses transformasi digital desa, perangkat desa yang berperan, dukungan dana dari pemerintah, serta contoh kasus desa digital di Indonesia.

Pengertian Desa Digital

Desa digital adalah konsep pembangunan desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi, dan teknologi informasi lainnya. Tujuan dari desa digital adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan memberikan akses ke informasi dan layanan yang lebih baik, serta untuk meningkatkan perekonomian desa dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Desa digital juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan memperkuat jaringan sosial.

Undang-undang Yang Mengatur Tentang Digitalisasi Desa

Digitalisasi desa di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, penerapan digitalisasi desa tidak wajib dijalankan oleh pemerintah desa. Meskipun demikian, pemerintah desa diharapkan untuk mengambil inisiatif dalam menerapkan digitalisasi desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa masing-masing.

Beberapa undang-undang yang mengatur tentang digitalisasi desa di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 73 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan dukungan teknis dan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan teknis dan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di desa.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan efektif, termasuk di desa.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan teknis dan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.
5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan dukungan teknis dan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.
6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Sistem dan prosedur pelayanan publik di Desa. Pasal 1 menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan efektif, termasuk di desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RPD)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RPD) yang Berwawasan Digital

Persyaratan Desa Digital

Beberapa syarat yang diperlukan untuk mencapai status desa digital (digital village) di Indonesia antara lain:

1. Ketersediaan akses internet yang cukup baik di seluruh wilayah desa
2. Adanya sistem pelayanan publik yang sudah terintegrasi secara online, seperti sistem pendaftaran, sistem pembayaran, dan sistem monitoring
3. Adanya sistem e-government yang terintegrasi dengan sistem pelayanan publik
4. Terdapat fasilitas e-commerce untuk meningkatkan aktivitas ekonomi desa
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat
6. Adanya sistem informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa.
7. Adanya aplikasi yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa
8. Adanya sistem informasi yang digunakan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi antar instansi dalam pembangunan desa
9. Ada pemahaman yang baik dari masyarakat desa tentang pentingnya teknologi informasi dalam pembangunan desa.

Syarat ini dapat berbeda untuk setiap desa, tergantung pada kondisi dan kebutuhan desa masing-masing, dan juga dapat berubah sesuai perkembangan teknologi.

Pihak yang Terlibat Dalam Transformasi Desa Digital

Beberapa pihak yang berperan dalam transformasi desa digital meliputi perangkat desa dan pihak lainnya, yaitu:

1. Kepala Desa: Kepala Desa memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan transformasi digital di desa.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa): BPD memiliki peran dalam memberikan dukungan politik dan membantu dalam perencanaan dan pengembangan program transformasi digital desa.
3. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa): LPMD memiliki peran dalam melakukan pendampingan dan pelatihan masyarakat desa tentang penggunaan teknologi digital.
4. Kepala Dusun: Kepala Dusun memiliki peran dalam mengkoordinasikan program transformasi digital di dusun dan melakukan pendampingan dan pelatihan masyarakat.
5. Kepala RT: Kepala RT memiliki peran dalam mengkoordinasikan program transformasi digital di RT dan melakukan pendampingan dan pelatihan masyarakat.
6. Kepala Kelompok Tani: Kepala Kelompok Tani memiliki peran dalam mengkoordinasikan program transformasi digital di kelompok tani dan melakukan pendampingan dan pelatihan masyarakat.
7. Kepala Kelompok Usaha: Kepala Kelompok Usaha memiliki peran dalam mengkoordinasikan program transformasi digital di kelompok usaha dan melakukan pendampingan dan pelatihan masyarakat.
8. Tim Teknis: Tim teknis memiliki peran dalam melakukan pendampingan teknis dan pelatihan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital.
9. Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyediakan dana dan regulasi yang diperlukan untuk menjamin kesuksesan transformasi desa digital.
10. Pihak Swasta: Pihak swasta dapat memiliki peran dalam menyediakan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengimplementasikan transformasi digital desa. Dalam hal ini PT Bumi Tekno Indonesia yang memiliki layanan Desa Go Digital, siap menjadi mitra bagi pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan digitalisasi desa secara menyeluruh.

Proses Transformasi Desa Digital

Proses transformasi desa digital dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Berikut adalah beberapa tahap umum yang dapat digunakan dalam proses transformasi desa digital:

1. Perencanaan: Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan desa dan penentuan tujuan transformasi desa digital.
2. Penyediaan infrastruktur: Tahap ini melibatkan penyediaan fasilitas infrastruktur seperti jaringan internet, perangkat keras dan lunak, serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengoperasikan teknologi digital.
3. Pelatihan dan pendidikan: Tahap ini melibatkan pelatihan masyarakat desa tentang penggunaan teknologi digital dan peningkatan keterampilan digital.
4. Implementasi aplikasi dan layanan: Tahap ini melibatkan implementasi aplikasi dan layanan teknologi digital, seperti layanan e-governance, e-commerce, dan e-learning, yang dapat digunakan oleh masyarakat desa.
5. Evaluasi dan pemantauan: Tahap ini melibatkan evaluasi dan pemantauan hasil dari transformasi desa digital untuk mengidentifikasi kendala dan mengambil tindakan perbaikan.
6. Pemeliharaan dan pengembangan: Tahap ini melibatkan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi yang ada serta pengembangan layanan baru untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjawab perubahan kebutuhan masyarakat
7. Dukungan kebijakan: Tahap ini melibatkan dukungan dari pemerintah dan pihak swasta dalam menyediakan dana dan regulasi yang diperlukan untuk menjamin kesuksesan transformasi desa digital.

Bagaimana Cara Transformasi Digital Desa

Cara transformasi digital desa dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya adalah:

1. Pendampingan: Pendampingan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat desa dan menyediakan dukungan teknis untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses transformasi digital.
2. Pendidikan dan pelatihan: Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat desa, seperti pemrograman, desain grafis, dan pemasaran online.
3. Penyediaan infrastruktur: Penyediaan infrastruktur seperti jaringan internet, perangkat keras dan lunak, serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengoperasikan teknologi digital.
4. Implementasi aplikasi dan layanan: Implementasi aplikasi dan layanan teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, seperti layanan e-governance, e-commerce, dan e-learning.
5. Kerja sama: Kerja sama dengan pemerintah, swasta, dan pihak lain yang berkepentingan dalam menyediakan dana dan regulasi yang diperlukan untuk menjamin kesuksesan transformasi desa digital.
6. Monitoring dan evaluasi: melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil transformasi digital desa untuk mengidentifikasi kendala dan mengambil tindakan perbaikan.
7. Pemeliharaan dan pengembangan: Pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi yang ada serta pengembangan layanan baru untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjawab perubahan kebutuhan masyarakat.
8. Peningkatan kapasitas masyarakat: melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital yang disediakan.

Contoh Desa Digital

Beberapa contoh desa digital antara lain:

1. Desa Kedungdowo, Kediri, Jawa Timur: Desa ini dikenal sebagai salah satu desa terawat di Jawa Timur dengan fasilitas internet yang cukup baik dan sistem pelayanan publik yang sudah terintegrasi secara online.
2. Desa Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat: Desa ini dikenal sebagai desa pertama di Indonesia yang menerapkan sistem e-government dan menyediakan layanan e-commerce bagi warga desa.
3. Desa Bintaro, Tangerang, Banten: Desa ini dikenal dengan program e-Desa yang terintegrasi dengan sistem pelayanan publik yang sudah online.
4. Desa Wates, Kulon Progo, Yogyakarta: Desa ini dikenal dengan program e-agriculture yang memungkinkan para petani untuk menjual hasil pertanian mereka secara online.

Note: Beberapa desa yang pernah dianggap sebagai desa digital mungkin saat ini sudah tidak sesuai dengan kriteria desa digital karena perkembangan teknologi yang cepat.

Penutup

Secara keseluruhan, transformasi digital desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, untuk mencapai status desa digital, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan dukungan dana dan regulasi yang sesuai, serta masyarakat harus siap untuk beradaptasi dengan teknologi baru.

Dengan demikian, desa-desa di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga transformasi digital desa merupakan suatu hal yang penting dan harus dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

Adapun peran pihak swasta, dalam hal ini mitra IT seperti PT Bumi Tekno Indonesia dapat mengambil peran sebagai penyedia layanan perangkat lunak yang dapat mendukung proses digitalisasi desa. Jika desa anda ingin berproses menuju desa digital, tidak ada salahnya mempercayakan kami dalam penyediaan infrastruktur ITnya termasuk penyediaan jasa pembuatan website profesional untuk desa.